Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong adanya penguatan peran Local Champion dan pemberdayaan masyarakat dalam mempercepat penataan kawasan permukiman kumuh di Indonesia.

Menurut Bima Arya, penanganan permukiman kumuh tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan dari pemerintah pusat maupun mekanisme birokrasi yang berjalan secara top-down. Pendekatan yang melibatkan masyarakat secara langsung dinilai penting agar program penataan kawasan dapat memberikan dampak yang lebih nyata dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Bima menjelaskan bahwa masyarakat yang berada di lingkungan permukiman memiliki pemahaman lebih dekat mengenai berbagai persoalan yang terjadi di wilayahnya. Karena itu, keterlibatan warga menjadi salah satu unsur penting dalam menentukan langkah penanganan yang tepat.

Peran Local Champion

Salah satu pendekatan yang didorong adalah penguatan peran Local Champion, yaitu tokoh atau penggerak masyarakat yang memiliki kemampuan untuk mengajak warga terlibat dalam proses perubahan lingkungan.

Keberadaan Local Champion dinilai dapat membantu membangun komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah maupun pemangku kepentingan lainnya. Dengan adanya penggerak dari lingkungan setempat, berbagai program penataan kawasan diharapkan tidak berhenti pada pembangunan fisik saja, tetapi juga mampu menciptakan perubahan perilaku dan meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan.

Bima Arya menekankan bahwa kolaborasi menjadi bagian penting dalam penanganan permukiman kumuh. Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, komunitas, serta berbagai pihak lainnya perlu memiliki peran yang saling mendukung.

Pendekatan kolaboratif tersebut diharapkan mampu menghasilkan program yang lebih berkelanjutan. Penataan kawasan tidak hanya dilakukan untuk memperbaiki kondisi lingkungan dalam jangka pendek, tetapi juga memastikan kawasan tersebut dapat dipelihara dan berkembang secara baik dalam jangka panjang.

Pendekatan dari Akar Rumput

Bima Arya juga menyoroti pentingnya pendekatan dari akar rumput. Menurutnya, kebijakan yang berasal dari kebutuhan masyarakat akan lebih mudah diterapkan karena mempertimbangkan kondisi nyata di lingkungan tersebut.

Permukiman kumuh memiliki persoalan yang berbeda-beda di setiap daerah. Mulai dari kondisi infrastruktur, pengelolaan lingkungan, sanitasi, kepadatan penduduk, hingga persoalan sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu, penyelesaian masalah perlu menyesuaikan karakteristik masing-masing wilayah.

Pendekatan dari tingkat masyarakat memungkinkan pemerintah mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai kebutuhan prioritas. Masyarakat juga dapat ikut menentukan solusi yang dianggap paling sesuai dengan kondisi lingkungan mereka.

Kolaborasi Antar-Stakeholder

Dalam upaya mempercepat penanganan permukiman kumuh, kolaborasi antar-stakeholder menjadi salah satu hal yang perlu diperkuat. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri untuk menyelesaikan seluruh persoalan yang ada di kawasan permukiman.

Kerja sama dengan komunitas dan kelompok masyarakat dapat membantu memperkuat pelaksanaan program di tingkat lokal. Sementara itu, dukungan berbagai pihak lainnya dapat membuka peluang munculnya inovasi serta solusi yang lebih sesuai dengan kebutuhan daerah.

Bima Arya mendorong agar kolaborasi tersebut dilakukan secara konsisten dan tidak hanya berlangsung ketika program tertentu dijalankan. Dengan kerja sama yang berkelanjutan, proses penataan kawasan dapat memiliki fondasi yang lebih kuat.

Pelaksanaan yang Berkelanjutan

Selain kolaborasi, keberlanjutan juga menjadi perhatian dalam penanganan kawasan permukiman kumuh. Pembangunan dan penataan lingkungan perlu diikuti dengan upaya pemeliharaan agar hasil yang telah dicapai tidak kembali mengalami kemunduran.

Keterlibatan masyarakat menjadi penting dalam tahap tersebut. Warga yang sejak awal dilibatkan dalam proses penataan diharapkan memiliki rasa memiliki terhadap lingkungan sehingga ikut menjaga berbagai fasilitas dan perubahan yang telah dilakukan.

Pemerintah daerah juga memiliki peran strategis untuk memastikan program penanganan permukiman kumuh dapat berjalan sesuai kebutuhan masing-masing wilayah. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah perlu terus diperkuat agar kebijakan yang dibuat dapat diterjemahkan menjadi program yang efektif di lapangan.

Dengan memperkuat peran Local Champion, memberdayakan masyarakat, serta membangun kolaborasi antar-stakeholder, penanganan permukiman kumuh diharapkan dapat dilakukan secara lebih terarah. Pendekatan tersebut sekaligus menjadi upaya untuk menciptakan lingkungan permukiman yang lebih tertata dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat secara berkelanjutan.

Bima Arya menilai bahwa keberhasilan penataan permukiman bukan hanya ditentukan oleh pembangunan fisik, tetapi juga oleh kemampuan seluruh pihak untuk bekerja bersama dan melibatkan masyarakat sebagai bagian penting dari proses perubahan.